READKALTIM.COM, JAKARTA – Gagasan tentang pentingnya ruang terbuka untuk memperdebatkan ide dan kebijakan publik mengemuka dalam forum Mahkamah Intelektual yang digelar Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) di Hall Dewan Pers, Senin (22/6/2026). Melalui forum tersebut, penulis buku Peradaban Not Just Civilization, Adhie M. Massardi, mengajak masyarakat membangun tradisi intelektual yang menghargai perbedaan pandangan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045.
Kegiatan yang bertepatan dengan peringatan Hari Ulang Tahun ke-499 DKI Jakarta itu menjadi ajang pembedahan buku sekaligus pengujian berbagai gagasan yang dituangkan Adhie dalam karyanya. Forum dipimpin wartawan senior Hersubeno Arief dengan menghadirkan Ketua Dewan Pers Prof. Komaruddin Hidayat, Ketua PSIK-Indonesia Prof. Yudi Latif, serta budayawan Mohammad Sobari sebagai pembahas.
Dalam pengantarnya, Adhie menjelaskan bahwa buku tersebut lahir dari perenungannya mengenai arah pembangunan bangsa dan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Saya menulis deskripsi soal peradaban untuk dasar bagaimana menjadikan manusia emas Indonesia. Saya bikin lah, saya kontemplasi bahan-bahannya, dan akhirnya jadi,” ujar Adhie.
Menurutnya, Indonesia tidak cukup hanya mengejar kemajuan ekonomi dan teknologi, tetapi juga harus membangun karakter manusia yang memiliki integritas, kemuliaan, dan penghormatan terhadap sesama warga negara. Karena itu, konsep peradaban yang dibahas dalam bukunya menempatkan manusia sebagai pusat pembangunan.
“Karena bangsa ini memang belum pernah melahirkan manusia yang berhati emas dan kemuliaan emas. Terutama para pimpinannya,” tuturnya.
Adhie juga menyoroti pentingnya penghormatan terhadap kebebasan berpendapat. Ia menilai kualitas sebuah bangsa dapat dilihat dari bagaimana negara memperlakukan warga yang memiliki pandangan berbeda.
“Contoh, misalnya kemarin bagaimana cara menangkap orang yang berbeda pendapat, Roy Suryo dan dr. Tifa. Harusnya bangsa menghormati warga negaranya. Kalau bangsanya menghormati warga negaranya, dunia internasional juga akan menghormati kita,” urainya.
Lebih lanjut, mantan juru bicara Presiden Abdurrahman Wahid itu menjelaskan bahwa isi bukunya banyak dibangun dari proses kontemplasi terhadap realitas sosial yang berkembang. Ia bahkan mengaku sempat mendapat pertanyaan dari pihak penerbit terkait minimnya referensi tekstual dalam buku tersebut.
“Menurut saya, di republik ini masih banyak orang berpikir seperti orang melihat referensi-referensi, tidak kontemplasi,” tegasnya.
Dalam paparannya, Adhie juga menyinggung perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) sebagai salah satu produk peradaban modern. Menurutnya, teknologi harus tetap diarahkan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia, bukan sebaliknya mengendalikan manusia.
“Kebudayaan itu adalah produk untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Jadi semua produk peradaban, semua produk kebudayaan intinya adalah untuk itu. AI antara lain untuk itu. Kita menciptakan itu, kemudian kita minta bantuan. Kita kan perlu lebih tinggi dari AI-nya,” jelasnya.
Di penghujung acara, Adhie mengusulkan agar Mahkamah Intelektual dijadikan tradisi baru dalam kehidupan berbangsa. Menurutnya, seluruh gagasan yang berkembang di ruang publik harus diberi kesempatan untuk diuji, diperdebatkan, dan dikritisi secara terbuka, tanpa tekanan kekuasaan maupun pembungkaman.
“Jadi hari ini kita memulai Peradaban baru dengan keterbukaan, dengan mulai mempertengkarkan gagasan-gagasan. Karena itu saya mengajukan gagasan Mahkamah Intelektual. Jadi tidak boleh lagi ada pikiran atau gagasan yang dikubur tanpa suara oleh kekuasaan,” ungkapnya.
“Tapi juga sebaliknya, tidak boleh ada gagasan yang tidak dibicarakan oleh orang banyak tidak diperdebatkan, gagasan yang tentu menjadi kebijakan pemerintah,” demikian Adhie menambahkan.
