Readkaltim.com – Kesenjangan layanan kesehatan di Kalimantan Timur kembali mencuat ke permukaan. Salah satu wilayah yang paling terdampak, Kabupaten Paser, disebut masih tertinggal dalam penyediaan fasilitas medis dasar. Sorotan ini datang dari Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Hartono Basuki, yang menilai kondisi tersebut harus segera mendapat perhatian serius.
Hartono menilai ketimpangan fasilitas kesehatan tidak boleh dianggap remeh, terutama ketika menyangkut keselamatan dan kenyamanan warga dalam mendapatkan pelayanan medis yang layak. Ia mencontohkan bagaimana pasien dari Paser harus dirujuk ke Balikpapan hanya karena rumah sakit daerah tidak memiliki peralatan penting.
“Seperti di Paser, ada rumah sakit umum daerah yang belum punya alat yang lengkap sehingga pasiennya dirujuk ke Balikpapan, sementara jarak tempuhnya jauh,” kata Hartono.
Ketiadaan alat CT scan menjadi contoh konkret dari lemahnya infrastruktur layanan kesehatan di Paser. Hartono menekankan bahwa alat tersebut bukan lagi fasilitas tambahan, melainkan kebutuhan standar untuk diagnosa cepat dan akurat. Ketergantungan pada rumah sakit di kota lain, lanjutnya, justru menempatkan pasien dalam risiko lebih besar karena penanganan yang tertunda.
Sebaliknya, ia mengakui bahwa Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) justru menunjukkan kemajuan signifikan dalam bidang layanan kesehatan. Faktor kedekatan geografis dengan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan hadirnya rumah sakit swasta dinilai memberi dampak positif.
“Pelayanan kesehatan di PPU cukup bagus karena ada Rumah Sakit Hernia,” ujarnya.
Hartono pun mengingatkan pemerintah agar tidak membiarkan ketimpangan layanan kesehatan terus melebar antar wilayah. Ia mengusulkan agar Bantuan Keuangan (bankeu) Provinsi Kaltim diarahkan lebih proporsional kepada daerah-daerah yang tertinggal, terutama dalam bidang kesehatan.
“Benkeu bukan sekadar bentuk transfer anggaran, tapi juga instrumen pemerataan pembangunan. Paser harus dibantu,” ujarnya tegas.
Komisi IV DPRD Kaltim, lanjut Hartono, akan memastikan bahwa isu layanan kesehatan menjadi agenda utama dalam pembahasan anggaran ke depan. Menurutnya, penguatan sektor kesehatan bukan semata kewajiban moral, tapi juga langkah strategis menuju peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah.
“Kami akan kawal agar sektor kesehatan tidak hanya dibahas di atas kertas, tapi benar-benar diwujudkan di lapangan,” tutup Hartono.
