Readkaltim.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan di Kalimantan Timur (Kaltim) menghadapi tantangan serius terkait penyesuaian harga bahan pangan. Pasalnya, harga pangan di Kaltim yang lebih tinggi dibandingkan dengan Pulau Jawa memerlukan strategi khusus untuk memastikan program ini tetap berjalan efektif.
Isu ini menjadi sorotan utama dalam rapat koordinasi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dan Badan Gizi Nasional (BGN) yang digelar di Pendopo Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim baru-baru ini.
Adapun demikian, Deputi Tata Kelola Badan Gizi Nasional (BGN), Tigor Pangaribuan, mengungkapkan bahwa Kaltim menghadapi tantangan besar dalam memenuhi kebutuhan pasokan sayur mayur. Sebagian besar bahan pangan tersebut masih diimpor dari Pulau Jawa, sementara program MBG kini telah melibatkan ribuan anak di 400 satuan pelayanan.
“Dari mana kita bisa mendapatkan 1.200 ton sayur untuk 400 satuan pelayanan? Inilah yang harus kita persiapkan,” tegas Tigor.
Menurutnya, kebutuhan pangan yang besar ini harus diimbangi dengan pasokan yang stabil dan harga yang terjangkau. Namun, kondisi geografis Kaltim yang jauh dari sentra produksi pangan di Jawa membuat harga pangan di daerah ini lebih tinggi.
Sementara itu, biaya untuk menyediakan satu porsi makanan dalam program MBG dipatok sebesar Rp10.000 per anak. Namun, angka ini dinilai belum mencukupi mengingat harga pangan di Kaltim yang lebih mahal. Tigor menjelaskan bahwa biaya tersebut hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan, sementara biaya operasional seperti gaji karyawan, sewa bangunan, listrik, dan air belum termasuk di dalamnya.
“Biaya Rp12.000 hanya bisa digunakan untuk membeli bahan pangan, belum termasuk biaya lainnya,” jelas Tigor.
Untuk mengatasi hal ini, Tigor mengusulkan agar setiap daerah menyertakan bukti pembelian bahan pangan sebagai dasar penyesuaian harga. Langkah ini diharapkan dapat memastikan transparansi dan keadilan dalam penentuan harga pangan.
Labih lanjut, Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, turut menyoroti pentingnya meningkatkan pasokan pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada daerah lain. Menurutnya, pemanfaatan potensi lokal tidak hanya akan menekan biaya transportasi, tetapi juga memperkuat sektor pertanian di Kaltim.
“Meningkatkan pasokan pangan lokal menjadi langkah strategis untuk mengurangi biaya transportasi. Tentu saja, kita perlu memperkuat sektor pertanian,” tegas Akmal.
Ia menambahkan bahwa Kaltim membutuhkan investasi jangka panjang dalam sektor pertanian untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan.
Dengan meningkatnya permintaan pangan, tantangan terbesar bagi Kaltim adalah bagaimana menyeimbangkan antara kebutuhan pangan dengan kesiapan pasokan lokal. Hal ini memerlukan upaya serius dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.
Program MBG yang bertujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak di Kaltim kini berada di persimpangan. Di satu sisi, program ini memberikan dampak positif bagi ribuan anak. Di sisi lain, tantangan logistik dan finansial harus segera diatasi agar program ini dapat berjalan secara berkelanjutan.
Dengan langkah-langkah strategis yang diusulkan, harapannya Kaltim dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam mengelola program pangan bergizi yang efektif dan efisien.
