Readkaltim.com – Gerakan Aktivis Mahasiswa Peduli Pembangunan Kalimantan Timur menggelar demontrasi di kantor kejaksaan tinggi kalimantan timur mengenai persolaan dugaan tindak pidana korupsi pada pembangunan gedung Galeri UMKM Kaltim pada dinas perindustrian perdagangan koprasi usaha kecil dan menengah, Kamis 31 Juli 2025.
Aksi ini dilakukan atas kajian GAMPP-KT dan menindaklanjuti temuan BPK RI Perwakilan Kaltim terkait dugaan korupsi pada pembangunan gedung galeri UMKM Kaltim.
“Kami dari GAMPP-KT tidak ingin Kejaksaan tinggi kalimantan timur berdiam diri terhadap banyaknya aduan masyarakat dan mahasiswa terkait pembangunan di Kaltim yang menguntungkan segelintir orang, yang merampok hak-hak rakyat Kaltim,” ungkap koordintor Lapangan, Tristan Saat berorasi.
Selain Pembangunan Gedung Galeri, GAMPP-KT juga menyoroti proyek RTLH Kutai Kartanegara l dan penajam Paser Utara II dan III yang diduga kuat bermasalah.
“Kami Juga menanyakan bagaimana tindak lanjuti terhadap laporan kami terhadap persoalan proyek RTLH. Jangan sampai kejati berdiam diri dan menutup mata terhadap persoalan ini,” Lanjut Tristan
Menanggapi hal tersebut, kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur mengapresiasi semangat mahasiswa dalam menyuarakan persoalan di kaltim khusus pelanggaran hukum.
“Kami tidak diam, kami akan terus bekerja. Mengenai laporan ini sudah masuk ke dalam tahap penyelidikan, tinggal kami bergerak dan mengumpulkan bukti-bukti tambahan sehingga kasus yang di tangani dapat di proses lebih lanjut,” ungkap Fano, perwakilan KEJATI kaltim, Saat berdialog.
Dalam Aksi ini GAMPP-KT Menuntut.
1. Meminta Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Untuk segera memanggil dan memeriksa kepala dinas Perindustrian Perdagangan Koprasi Usaha Kecil dan Menengah, PPK, PPTK, Serta penyedia jasa terkait dugaan tindak pidana korupsi pada pelaksanaan pembangunan gedung galeri UMKM Kaltim Ta 2022 dan pembangunan lanjutan TA 2023.
2. Mendesak Kejati Kaltim Untuk segera melakukan penyelidikan mendalam dan audit investigatif terhadap proyek-proyek tersebut guna mengungkap potensi kerugian negara dan menindaklanjuti sesuai hukum yang berlaku
GAMPP-KT menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal persoalan Dugaan Korupsi di Kalimantan Timur. Termasuk mendorong adanya transparansi informasi lebih lanjut dari Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur.
