ReadKaltim.com, Samarinda – Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam Kalimantan Timur dan Utara (BADKO HMI& Kaltimtara) meningkatkan nada desakannya terkait krisis dan antrean panjang Bahan Bakar Minyak (BBM) yang tak kunjung usai di Kalimantan Timur. Ketua Umum BADKO HMI Kaltimtara, Ashan Putra, secara terbuka menuding manajemen PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan gagap dan gagal dalam mengelola rantai pasok serta distribusi energi di daerah penyokong Ibu Kota Nusantara (IKN) ini.
Ashan Putra menilai, PT Pertamina Patra Niaga selaku Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) seharusnya menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas sengsara antrean warga di SPBU se-Kaltim.
“Kami menegaskan bahwa PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan tidak bisa terus-menerus berlindung di balik alasan teknis atau mengambinghitamkan kuota. Sebagai pemegang kendali niaga dan distribusi, kegagalan menjaga kelancaran BBM di lapangan adalah bukti buruknya manajemen dan mitigasi risiko dari Patra Niaga,” tegas Ashan Putra dalam siaran pers lanjutannya, Selasa (15/9).
BADKO HMI Kaltimtara melayangkan sejumlah dugaan dan tuntutan keras yang dialamatkan langsung kepada PT Pertamina Patra Niaga:
1. Desak Evaluasi dan Copot Executive General Manager (EGM) Patra Niaga Kalimantan:Jika dalam waktu dekat kondisi antrean dan kelangkaan BBM di Kaltim tidak menunjukkan perbaikan signifikan, BADKO HMI Kaltimtara mendesak Direksi Pusat PT Pertamina (Persero) dan BUMN untuk mencopot pimpinan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan.
2. Audit Transparansi Sistem Digitalisasi SPBU & MyPertamina: Menuding sistem digitalisasi dan aplikasi MyPertamina yang digaungkan Patra Niaga gagal menjadi solusi, melainkan justru memperpanjang birokrasi penyaluran dan sering memicu kekacauan sistem di tingkat operator SPBU.
3. Buka Data Stok dan Alur Distribusi Real-Time: Menuntut Pertamina Patra Niaga membuka data stok BBM dari Depot/Terminal BBM hingga ketersediaan riil di setiap SPBU secara transparan ke publik untuk membuktikan klaim “stok aman” yang selama ini dinilai bertolak belakang dengan kondisi lapangan.
4. Tanggung Jawab Atas Dugaan Kebocoran dan Penyimpangan: Meminta Pertamina Patra Niaga tidak melimpahkan kesalahan semata kepada pengetab atau SPBU, melainkan memperketat pengawasan internal atas alokasi BBM industri dan bersubsidi agar tidak bocor ke sektor pertambangan atau perkebunan skala besar.
Ashan menambahkan bahwa BADKO HMI Kaltimtara memberikan tenggat waktu kepada pimpinan PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan untuk menemui perwakilan mahasiswa dan masyarakat guna menyampaikan langkah konkret pembenahan.
“Kaltim ini lumbung energi nasional, sangat memprihatinkan jika Pertamina Patra Niaga tidak mampu mengurus distribusi BBM untuk rakyatnya sendiri. Jika tidak ada respons dan pembenahan nyata, kami pastikan gelombang demonstrasi mahasiswa akan mengepung Kantor Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan,” pungkas Ashan Putra.
