Readkaltim.com, Samarinda – Tingginya jumlah warga yang masih bergantung pada bantuan iuran jaminan kesehatan dinilai menjadi cerminan bahwa persoalan kesejahteraan masyarakat di Kota Samarinda masih memerlukan perhatian serius. Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Anhar, saat menyoroti data penerima bantuan BPJS Kesehatan.
Menurut Anhar, ratusan ribu warga Samarinda hingga kini masih memperoleh pembiayaan iuran BPJS melalui berbagai skema bantuan pemerintah, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota.
“Yang pembiayaan oleh kementerian sekitar 137 ribu. Yang pemerintah provinsi sekitar 49 ribu. Yang pemerintah kota sekitar 117 ribu,” kata Anhar, Selasa (26/05/2026).
Ia menjelaskan, bantuan tersebut berasal dari Program Bantuan Iuran (PBI) pemerintah pusat dan dukungan pembiayaan dari pemerintah daerah. Jika seluruh penerima digabungkan, jumlahnya diperkirakan mencapai sekitar 300 ribu jiwa.
“Kalau rasio penduduk kita sekitar 866 ribu, berarti kurang lebih 36 persen masyarakat kita berada di kisaran prasejahtera,” ujarnya.
Anhar menilai angka tersebut menjadi indikator penting dalam melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat. Menurutnya, sebagian besar penerima bantuan merupakan kelompok dengan tingkat pendapatan rendah yang kesulitan memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari.
“Mungkin pendapatannya hanya Rp500 ribu sampai Rp1 juta per bulan. Untuk makan saja sulit, apalagi mau bayar BPJS sendiri,” katanya.
Karena itu, Anhar menegaskan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak cukup hanya melalui pemberian bantuan sosial dan jaminan kesehatan. Ia berharap pemerintah juga memperkuat kebijakan yang mampu membuka peluang kerja, meningkatkan pendapatan, serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. (RR)
“Karena itu indikatornya kita masih banyak masyarakat prasejahtera,” tuturnya.
